Adanya Aturan Pembuatan Rekening Warisan Untuk Orang Meninggal yang Dipajaki, Inilah Penjelasannya

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI telah berhasil menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor 19/PML.03/2018. Dalam peraturan tersebut menyebutkan aturan mengenai kewajiban lembaga jasa asuransi dan keuangan atas warisan utuh yang belum terbagi dari pihak yang telah meninggal.

Namun, benarkah aturan ini kini menunjukkan dan meresehakan bahwa pemerintah melalui Ditjen Pajak saat ini sedang kehabisan ide, sehingga memilih untuk menjajaki isi rekening dari orang yang telah meninggal?.

Seorang pengamat pajak juga Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan di dalam UU PPh telah mengatur mengenai siapa subjek pajak, di antaranya adalah warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan keturunan yang berhak.

Lebih jauh beliau pun menjelaskan jika warisan yang belum di bagi ini adalah subjek pajak. Di mana kewajiban baru akan muncul jika warisan tersebut mendatangkan pendapatan yakni objek pajak. Secara administrative warsan tersebut akan memakai NPWP dari si pewaris mupun orang meninggal sampai warisan yang dibagikan nantinya akan berpindah menjadi hak milik dari ahli warisnya masing-masing.

“Dalam pelaksaan kewajiban tentu akan dijalankan oleh ahli waris karena tidak mungkin rasanya jika pewarin yang telah meninggal diwajibkan untuk membayar serta melaporkan pajak” kata Yustinus.

Telah Dibagikan Oleh Ahli Waris

Lalu bagaimanakah jika deposito telah dibagi pada ahli waris?

Yustinus mengatakan jika Undang Undang Pajak Penghasilan yang ada di Pasal 4 ayat 3 jika warisan bukanlah obyek pajak. Hal ini berlaku dengan sangat baik sejak 1984 sampai sekarang.

Dengan demikian, ketiap tiap anak menerima warisan Rp. 20 miliar/orang maka harta tersebut bukanlah termasuk dari objek pajak , cukup dengan melaporkan harta tersebut dalam SPT maka telah memperoleh pendapatan yang bukan objek pajak dan telah mencantumkan pada daftar harga deposito maupun uang senilai Rp. 20 miliar.

Yustinus mengatakan, adanya penambahan kalusul pada pasal 7 ayat 3 dari PMK-19/2018 jastru untuk menutup lubang kekurangan yang ada serta menciptakan keadilan, supaya siapa saja yang mendapatkan penghasilan bisa membayarkan pajaknya, tidak terkecuali jika itu warisan yang belum dibagi menghasilkan tambahan pendapatan yang jadi objek pajak dan belum pernah dipajaki.

Sumber : jasa konsultan pajak jakarta

Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Merangkak Mendekati Target

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini menargetkan perolehan pajak kendaraan bermotor pada tahun ini mencapai Rp. 8 triliun. Pemerintah optimis jika target ini akan tercapai karena sampai Maret 2018, perolehan pajak telah mencapai 22.8%. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan jika target pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pada tahun ini telah mencapai angka melebihi target pajak di tahun lalu, beliau juga yakin perolehan pajak tahun ini bisa mencapai bahkan melebihi target yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Perolehan pajak per 26 Maret saja sudah mencapai angka 22.8% dari semua target pajak kendaraan bermotor, dari data itu, Anies berharap nilai pajak di tahun ini dapat melampaui target yang sebelumnya sudah disepakati, meskipun realisasi pajak di tahun lalu sudah berhasil melebihi target, namun tahun ini pun diharapkan bisa melebihi target.

Besarnya target pajak kendaraan bermotor 2017 di Kota Jakarta sebesar Rp. 7.7 triliun serta realisasinya mencapai Rp. 8 triliun, belum puas sampai di situ saja, perolehan dari biaya balik nama pada tahun lalu pun berhasil melebihi dari target yang sudah ada.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Merupakan salah satu jenis pajak langsung yang proses pemungutannya dibebankan pada siapa pun wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Pajak ini dibebankan karena kendaraan bermotor menggunakan jalan raya yang biaya pembuatan sekaligus perbaikannya modalnya didapatkan dari kas negara/pajak negara.

Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor Via Elektronik

Saat ini pembayaran pajak memang jauh lebih mudah dan efisien, di mana saja Anda berada, jika ada koneksi internet, Anda bisa melaporkan pajak Anda, termasuk melaporkan pajak kendaraan bermotor via elektronik. Caranya tidak sulit ko, Anda cukup menyambangi situs Samsat yang banyak tersedia.

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Via ATM

Membayar pajak kini tidak perlu ke KPP, ada fasiitas yang bisa memudahkan Anda untuk membayarkan pajak Anda melalui ATM, jadi tinggal masukkan data-data yang benar dan sesuai, maka Anda sudah berhasil membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor Anda.

Sumber Artikel : smconsult